191 views

Peluang Industri Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Nasional

Kontribusi Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap ekspor nasional masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik lainnya, yaitu baru mencapai 16% dari ekspor nasional. Jumlah tersebut masih dibawah Malaysia yang sebesar 20%, Kemudian Singapura 40%, India sebesar 40%, dan jauh dibawah Cina yang sudah mencapai 70% dari ekspor nasionalnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal jumlah UMKM di Indonesia termasuk paling banyak dibandingkan dengan negara lainnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2015. Badan Pusat Statistik juga melaporkan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998 tidak membuat jumlah UMKM berkurang tetapi justru meningkat pesat dengan adanya penyerapan tenaga kerja sebanyak 85 juta sampai 107 juta dari tahun 1998 ke tahun 2012. Ini membuktikan bahwa UMKM di Indonesia sangat tangguh dan bisa bertahan diatas segala permasalahan ekonomi. Lalu kenapa sektor UMKM ini tidak bisa berbicara banyak dalam pertumbuhan ekspor nasional?

Berbicara pertumbuhan ekspor nasional, data Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa tahun 2017, Indonesia mengalami pertumbuhan ekspor sebesar 9,09% setelah mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Nilai investasi pun mencapai pertumbuhan tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 6,15%. Pertumbuhan ekspor dan nilai investasi yang cukup bagus ini membuat perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2017 memperlihatkan kinerja positif dan meningkat menjadi 5,07%. Mungkinkah peran industri kecil dan menengah yang lebih maksimal dalam perdagangan ekspor bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019? Lalu bagaimana peluang IKM meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional?

Beberapa hari yang lalu, tepatnya 7 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengadakan acara Gathering Eksportir Indonesia yang mengundang lebih dari 500 pelaku usaha berorientasi ekspor. Acara yang bertujuan untuk mendiskusikan masalah dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sehingga tidak kurang dari 53 IKM mengambil bagian dari kebijakan DJBC berupa fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) untuk mendukung kemudahan dan peningkatan ekspor di tahun 2019.

Kenapa tahun 2019? Karena pemerintah kita memiliki target untuk melipatgandakan ekspor di tahun tersebut. Program peningkatan produktivitas rakyat untuk bersaing di pasar internasional menjadi terbukanya kran kebijakan pemerintah dalam peningkatan dan perluasan pasar ekspor, terutama sektor usaha kecil dan menengah. Lalu kemudian muncullah kebijakan KITE IKM. Menurut Kasubdit Fasilitas Impor Tujuan Ekspor, Yamiral Azis Santoso, menyebutkan dalam Warta Bea Cukai (Volume 49 Nomor 2, Edisi Februari 2017) bahwa KITE IKM berupa pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas impor bahan baku bagi IKM untuk diproduksi menghasilkan barang jadi tujuan ekspor. Beliau menambahkan tentang fasilitas KITE ini sebenarnya bukan fasilitas baru di bidang kepabeanan hanya saja selama ini fasilitas tersebut baru dimanfaatkan industri besar.

Mengenal lebih dekat KITE IKM

IKM adalah bagian dari UMKM. Secara definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah, yang didalamnya memiliki cabang usaha bersifat jasa, dagang, dan industri. Industri Kecil dan Menengah adalah bagian dari UMKM yang concern terhadap upaya hasil produk industri. Menurut Asosiasi UKM dan IKM Seluruh Indonesia (AUSI), produk IKM akan tersuplai dengan baik apabila para para UKM didukung dengan berbagai kemudahan teknik sistem distribusi yang ada. Maka muncullah fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah atau biasa disebut KITE IKM.

Awal mulanya KITE IKM diresmikan Presiden Joko Widodo di Dusun Tumang Desa Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan adanya fasilitas KITE IKM diharapkan bisa menjadikan daya saing menjadi lebih baik untuk sektor industri kecil dan menengah sehingga IKM tidak akan kalah dengan pengusaha besar. Perlu diingat bahwa IKM mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu menyumbang sekitar 57% Produk Domestik Bruto. IKM juga dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 97%. Jika kita memperkuat sektor IKM ini maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional.

KITE IKM dilatarbelakangi untuk memperluas cakupan pemanfaatan fasilitas kepabeanan. Pelaku usaha berskala besar bisa menikmati fasilitas tersebut, beda halnya dengan IKM. Kesulitan di bidang ekspor dan impor membuat IKM tidak bisa melebarkan sayapnya lebih jauh lagi karena terhambat administrasi dan distribusi. Para pelaku IKM melakukan ekspor dengan perantara distributor sehingga harga yang diterima pelaku usaha lebih kecil karena harus membayar distributor. Adanya KITE IKM adalah sebagai wujud nyata dalam pemberikan kemudahan dalam mengatasi kesulitan  IKM tersebut.

Desentraslisasi Kebijakan Fiskal untuk Perekonomian Daerah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beberapa wilayah kepulauan dan jumlah penduduk yang sangat besar. Dengan menempati posisi empat sebagai negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Desentralisasi kebijakan fiskal menurut penulis adalah solusi yang tepat dalam upaya menciptakan kemandirian daerah. Karena mengingat kerja pemerintah pusat yang begitu menumpuk dan sejatinya harus dibagi-bagi.

Seiring berjalannya desentralisasi kebijakan fiskal, bukan berarti tanpa ada kendala. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, seperti dilansir wawancara CNN Indonesia 18/08/2016, bahwa kendala utamanya adalah daya serap belanja APBD yang belum optimal. Keterlambatan penetapan APBD membuat keterlambatan dalam pelaksanaan tender. Yang kemudian berimbas pada pengelolaan dana di daerah.

Jika melihat dari korelasi antara desentralisasi kebijakan fiskal dan perekonomian daerah, maka kita harus kembali melihat tujuan diadakan desentralisasi seutuhnya tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan desentralisasi fiskal yang dimaksud adalah desentralisasi seutuhnya dari sisi belanja (expenditure) atau dengan kata lain kewenangan untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan diskresi seutuhnya masing-masing daerah. Bagimana kemudian efektivitas desentralisasi fiskal ini bisa meningkatkan perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan di daerah.

Penulis menilai salah satu kunci pengembangan suatu daerah dilihat dari sejauh mana perkembangan ekonominya. Industri Kecil dan Menengah adalah sektor ekonomi yang notabene kebanyakan berasal dari masyarakat di daerah. Pemerintah pusat untuk tujuan social welfare bisa mengatasi kesenjangan antardaerah. Tetapi sebelum melangkah jauh, Dana Transfer ke Daerah harus dioptimalkan untuk sektor ekonomi kreatif, yaitu IKM. Hal ini kemungkinan bisa meningkatkan kesejahteraan di daerah dan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah yang membengkak menjadi Rp73 Triliun tidak akan terulangi lagi pada tahun 2019. Karena dananya jelas penggunaannya sehingga tidak mengendap dana triliunan rupiah milik Pemda di perbankan.

Upaya IKM meningkatkan Pertumbuhan Ekspor Nasional

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk sektor IKM dalam meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah. Kementerian Keuangan yang sudah bersinergi dengan LPEI untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha, seperti memberikan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas. Disamping itu adanya fasilitas fiskal KITE guna mendukung kemudahan dan peningkatan ekspor. Bukan hanya KITE IKM yang diberikan oleh pemerintah, adanya kredit modal kerja ekspor dan kredit investasi ekspor diharapkan membuat banyak pelaku usaha kecil dan menengah menghasilkan produk berorientasi ekspor.

Jika dilihat dari hasil pemanfaatan fasilitas tersebut, sampai dengan Juni 2018 ini menunjukkan kenaikan angka dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah IKM yang memperoleh fasilitas KITE sebanyak 22 IKM dan meningkat menjadi 53 IKM di tahun 2018. Namun jika melihat data badan pusat statistik perumbuhan jumlah UMKM sebesar 2,41% dan jumlah UMKM terupdate tahun 2016 menyebutkan lebih dari 57 juta unit. Ini berarti tugas bersama bagaimana pemerintah bisa menjemput bola ke sektor kecil dan menengah untuk dapat mempergunakan fasilitas fiskal yang sudah disediakan.

Sebagai blogger yang menggeluti di bidang dunia digital, penulis mengharapkan adanya sinergi keberlanjutan dari pelaku ekonomi digital dengan IKM. Adanya kegiatan “Google untuk UKM” yang diadakan oleh Kementerian Perindusrian di Pasar Mayestik Jakarta (9/8/2018) merupakan kolaborasi yang bagus dalam pemanfaatan fitur pada aplikasi google berupa promosi produk untuk pengembangan IKM di bidang bisnis online.

Sinergi dengan blogger juga mulai marak ketika menjelang Asian Games 2018 ini. Buktinya beberapa kementerian menggandeng beberapa blogger untuk menjadi juri dan partisipan. Animo blogger dan content creator lainnya (vlogger, youtuber, meme creator) sangat tinggi karena reward dari pemerintah beserta instansi dan kecintaannya terhadap tanah air. Sehingga dalam hal ekonomi kreatif (khususnya IKM) perlu adanya penggandengan secara berkala antara pemerintah dan pelaku digital.

Upaya lain menurut penulis bisa menjadi solusi pengembangan ekspor nasional adalah dengan memperbanyak event ekonomi kreatif di daerah-daerah. Jadwa event harus diperbanyak dengan mengundang beberapa investor dan desainer handal untuk hadir di event tersebut. Pemerintah bisa bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk memperluas jaringan dan mendukung aktivitas sektor ekonomi kreatif, terutama IKM.

Namun yang paling utama adalah keterlibatan dari masyarakat menjadi poin utama dalam menyelesaikan permasalahan IKM ini. Pemerintah sudah memberikan banyak fasilitas fiskal dalam perkembangan ekonomi kecil dan menengah menuju peningkatan ekspor nasional. Jika semua elemen terlibat maka nawa cita yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terwujud dan kestabilan ekonomi Indonesia bisa berlanjut serta ditingkatkan pada periode pemerintahan selanjutnya.


Sumber Referensi :

  1. Resume Executive Gathering 2018 “KolaborAksi : Kolaborasi untuk Satu Aksi” oleh Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
  2. Twitter Kementerian Perindustrian tentang acara “Google untuk UKM” (9/8/2018)
  3. Artikel Desentralisasi Fiskal Seutuhnya oleh Joko Tri Haryanto, pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI
  4. Warta Bea Cukai. Volume 49. Nomor 2. Edisi Februari 2017. Judul : Ragam Upaya Memberdayakan IKM
  5. CNN Indonesia. September 2016. Wawancara dengan Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Menyoal Desentralisasi Fiskal dan Imbas Pemekaran Daerah
  6. APBN Kita Kementerian Keuangan. Edisi Februari 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *