53 views

NKRI Sudah Bersyari’ah (?)

Oleh Ferry Aldina

Seri Renungan Singkat Seputar Isu Pilpres 2019 yang bertajuk “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi” oleh Denny JA patut untuk kita cermati. Mulai dari akar pemikiran, wacana yang diangkat, sampai kepada polemik yang dipermasalahkan oleh publik. Dasar inilah yang menjadikan nalar kita sehat menyikapi setiap permasalahan yang tersaji di bumi pertiwi.

Ini tentang NKRI Bersyariah yang disuarakan oleh Habib Riziq. Momentum 212 selalu dijadikan ajang pengingat umat muslim untuk menyerukan NKRI Bersyariah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah perlu adanya NKRI Bersyariah? Apakah berbenturan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa?

Tulisan “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi” yang diposting di Fan Page Denny JA lalu dimuat dalam website resmi Persatuan Wartawan Indonesia membuktikan bahwa begitu pentingnya isu ini untuk diperbincangkan. Belum lagi banyak media yang memberitakan wacana NKRI Bersyariah sehingga menjadi headline dalam beberapa pekan.

Kita mulai pelan-pelan dari definisi Negara Islam sebelum jauh-jauh ke NKRI Bersyariah. Menurut worldatlas, An Islamic state is a political area, usually a country, that uses Sharia law as its basis for government, laws, and social norms. Jelas bahwa negara islam adalah negara yang melaksanakan sistem syari’ah sebagai dasar pemerintahan, hukum, dan norma sosial. Lalu apa bedanya dengan NKRI Bersyari’ah?

Meskipun populasi umat muslim Malaysia dan Brunei Darussalam lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia tetapi keduanya digolongkan dalam salah satu negara islam di dunia. Beda halnya dengan Indonesia, dikarenakan sudah dirumuskan oleh pendahulu kita bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan bentuk negara kita adalah negara hukum. Maka Indonesia disebut Neutral Muslim Majority Country.

Apakah dengan Pancasila membuat umat islam tidak bersyariah? Tentu tidak. Jadi apa yang dikhawatirkan sebenarnya dalam isu NKRI Bersyari’ah? Esai yang dibuat oleh Denny JA menggiring opini publik terhadap dua pemikiran. Pertama, teori dan data tentang negara islam. Kedua, adalah konsep Pancasila sebagai Ruang Publik yang Manusiawi.

Ketika Denny JA memberikan saran melalui esainya- kepada Habib Riziq untuk membuat proposal NKRI Bersyari’ah maka kita sebagai pembaca akan beranggapan bahwa Habib Riziq akan mendirikan negara islam. Kenapa? Karena dua tahapan yang disyaratkan –dalam proposal- adalah bagaimana memenuhi kualifikasi negara islam atau negara islam.

Denny JA menjelaskan tahapan proposal yang harus dilalui. Mulai dari mendefiniskan tentang NKRI Bersyariah lalu menurunkanya kepada index yang terukur. Pada akhirnya adalah membandingkan negara yang bisa dijadikan referensi Negara Bersyariah sehingga ide NKRI Bersyariah bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Sampai saat ini kita masih mengira-ngira apa maksud Habib Riziq tentang NKRI Bersyari’ah. Apakah benar NKRI Bersyari’ah bersifat substansial atau hanya label baru untuk Indonesia.

Sumber : http://islamicity-index.org/wp/latest-indices/

Jangan jauh-jauh dulu menganalisa data Yayasan Islamicity Index. Kita “tabayun” terlebih dahulu mengenai definisi NKRI Bersyariah versi Habib Riziq. Sehingga kita tidak terlalu dalam menyelami samudera pemikiran Denny JA.

Dikutip dari DetikCom Habib Riziq, melalui sambungan telepon dari Arab Saudi, mengatakan,

“NKRI bersyariah adalah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 18 Agustus tahun 1945 asli, yang diperkuat oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sesuai amanat Dekrit Presiden 5 Juli 1959.”

Perkataan Habib Riziq tersebut menjawab keresahan netizen dan pakar tentang apakah NKRI Bersyariah berarti mengganti ideologi negara. Sehingga runtutan data yang disajikan oleh Denny JA tentang Yayasan Islamicity Index kurang relevan. Seharusnya data untuk menjawabnya adalah Democracy Index. Alasannya adalah,

Pertama, Saya faham betul data dari Yayasan Islamicity Index adalah tahapan proposal pertama (menurut Denny JA) sebagai prasyarat dan referensi menjadikan NKRI Bersyariah. Data yang menunjukkan Top 10 negara yang memiliki islamicity index tertinggi adalah negara Barat pada tahun 2017. Sedangkan Malaysia, Eni Emirat Arab, Indonesia, dan Arab Saudi masing-masing menempati peringkat 43, 47, 74, dan 88. Padahal negara-negara tersebut mayoritasnya muslim

Apakah kemudian 10 negara tersebut paling islami? Sebaliknya, apakah negara mayoritas muslim yang menempati peringkat dibawahnya kurang islami? Saya mengoreksi kalimat “Top 10 negara yang paling islami” adalah kesimpulan yang keliru. Karena untuk menentukan negara itu paling islami bukan dari nilai-nilai sosial yang ditampilkan tetapi juga nilai-nilai prinsip harus diperhatikan.

Bukan islam yang salah ketika suatu negara memiliki index yang rendah. Tetapi umat islamnya yang masih belum sadar akan nilai-nilai sosial yang dijunjung. Meskipun nilai sosial yang masuk dalam empat kategori Islamicity Index (Economic Islamicity, Legal and Governance, Human and Political Rights, dan International Relation Islamicity Index) dikemas berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Al Quran.

Sumber : https://www.eiu.com/topic/democracy-index

Kedua, karena sudah jelas Habib Riziq menyebutkan perihal NKRI Bersyariah bukan berarti meninggalkan Pancasila. Sehingga data yang pantas disandingkan adalah Democracy Index. Seperti yang dikutip oleh The Economist, index demokrasi 167 negara yang diteliti oleh The Media Freedom Index memperlihatkan penurunan index demokrasi. Bahkan negara yang memenuhi kualifikasi full democracy hanya 30 negara.

Ada apa dengan sistem demokrasi dunia? Lantas apa sistem pemerintahan terbaik di dunia? Perlukah diganti?

Parameter indeks demokrasi antara lain proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Dimanakah posisi Indonesia? Indonesia menempati posisi 68 dari 167 negara dengan skor 6,39 pada 2017. Timor Leste justru lebih baik dari Indonesia yang sudah berada di ranking 43.

Sumber : https://www.eiu.com/topic/democracy-index

Menurut Rizqi Bachtiar (peneliti, pengajar Administrasi Publik di Universitas Terbuka Malang, alumnus MPA University of Birmingham-UK) dalam tulisanya di DetikCom, Salah satu yang menjadi sorotan atas turunnya peringkat Indeks Demokrasi Indonesia adalah proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di DKI Jakarta yang banyak sekali dinamikanya.

Jika dilihat dari klasifikasi demokrasi, tambahnya, Indonesia termasuk dalam flawed democracy. Secara Secara umum flawed democracy dalam sebuah negara ditandai dengan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil, namun memiliki kelemahan dalam pemerintahan yang signifikan, budaya politik yang belum terlalu sehat, dan rendahnya tingkat partisipasi politik.

Demokrasi di Indonesia sepintas hanya fokus kepada pemenuhan hak-hak politik saja dengan diselenggarakannya pemilihan umum baik di pusat maupun di daerah. Namun hak-hak sipil dalam beberapa kasus terabaikan. (DetikCom)

Sumber : World Happiness Report 2018 by Editors: John F. Helliwell, Richard Layard, and Jeffrey D. Sachs

World Happiness Index yang disinggung dalam esai “NKRI Bersyari’ah atau Ruang Publik Manusiawi” adalah pelengkap data Islamicity Index. Memang benar bahwa PBB menjelaskan bahwa warga negara yang bahagia adalah dampak dari kemajuan suatu negara.

Sayangnya sekali lagi saya katakan bahwa Islamicity Index dan World Happiness Index tidak bisa menyimpulkan bahwa negara islam ]tidak baik secara ketatanegaraan. Kesimpulan implisit tersebut didapat dari kutipan kalimat di esai Denny JA “Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index.” Meskipun kita juga harus berdiskusi lanjut dengan Denny JA.

Sayangnya, permasalahan yang ada di Indonesia dalam sistem demokrasi yang dijalankannya membuat Islamicity Index dan World Happiness Index tidak lebih baik dari negara-negara islam lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bukan langsung mengganti sistem demokrasi secara kilat. Tetapi apa yang harus dibenahi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Lalu dengan usulan Ruang Publik Manusiawi yang sebenarnya sudah sesuai dengan Pancasila sebagai fondasi bangsa tidak perlu diperdebatkan. Sejatinya konsep yang diajukan oleh Denny JA pun sudah sama dengan NKRI Bersyariah. Perbincangan akan lebih menarik jika nilai-nilai kebaikan dari Habib Riziq atau Denny JA berkolaborasi sehingga Indonesia menjadi negara yang maju.

Bukan hanya Democracy Index yang meningkat. Tetapi Islamicity Index dan World Happiness Index dari Indonesia beberapa tahun ke depan optimis merangsak naik. Karena sebetulnya NKRI Bersyariah yang dimaksud Habib Riziq adalah perubahan arah Indonesia menjadi negara yang lebih baik tanpa menghapuskan Pancasila sebagai fondasi bangsa.

2 thoughts on “NKRI Sudah Bersyari’ah (?)

  • 18/02/2019 at 10:42 PM
    Permalink

    Saya sependapat dengan ulasan Mas Ferry. Alangkah baiknya Negeri ini apabila semua pihak saling duduk bersama. Tak perlu menarik otot leher kencang-kencang. Cukuplah kiranya menikmati teh bersama sambil merenungkan nilai-nilai terbaik yang bisa diimplementasikan. Saya yakin, hasilnya pasti saling memenangkan dan menenangkan.

    Sukses untuk lombanya, Mas. Salam hangat.

    Reply
    • 19/02/2019 at 10:36 AM
      Permalink

      Betul sekali. Negeri ini butuh kesejukan bukan kegaduhan. Terima kasih Mas Adhi

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *